Laporan Kerja Tahunan Tim KKI Warsi di Kecamatan Sungai Boh

Laporan Kerja Tahunan Tim KKI Warsi di Kecamatan Sungai Boh

Sungai Boh, 2 Februari 2026 – KKI Warsi melaksanakan pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah berjalan di Kecamatan Sungai Boh sejak tahun 2023 hingga 2025. Kegiatan ini menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan komitmen bersama antara KKI Warsi dan pemerintah kecamatan dalam mendukung pembangunan desa berbasis data dan partisipasi masyarakat.

Baca Lainnya :

• Cahaya Baru dari Hulu Sungai Boh0
• Meriah! Upacara HUT RI ke-80 Digelar di Desa Long Lebusan Kecamatan Sungai Boh0
• KEGIATAN AKURASI DATA ASN DI KECAMATAN SUNGAI BOH BERSAMA BKPP KABUPATEN MALINAU0
• Musrenbangdes Desa Dumu Mahak Digelar di Kecamatan Sungai Boh0
• Pembentukan Koperasi Merah Putih di Kecamatan Sungai Boh0

Pertemuan tersebut dihadiri oleh enam orang staf Kecamatan Sungai Boh serta tiga fasilitator KKI Warsi Tim Sungai Boh. Dalam forum ini, KKI Warsi memaparkan capaian kinerja pada tiga bidang utama, yakni program PRM-AID, perhutanan sosial, serta berbagai pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat yang telah dilaksanakan selama tiga tahun terakhir.

Pada bidang PRM-AID, diskusi menyoroti pentingnya penguatan sistem pendataan sosial desa. Salah satu poin utama yang dibahas adalah fasilitasi penunjukan operator PRM-AID melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa, termasuk dukungan pengadaan sarana kerja berupa laptop serta penganggaran honorarium operator melalui Dana Desa. Langkah ini dinilai strategis untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan dan pembaruan data sosial di tingkat desa.

Selain itu, dibahas pula perlunya kolaborasi aktif antara KKI Warsi dan pihak kecamatan dalam menindaklanjuti penguatan kelembagaan operator desa. Pemerintah desa diharapkan berkomitmen mendorong peran aktif Kepala Seksi Pemerintahan dalam melaporkan pembaruan data kependudukan secara berkala dan berkoordinasi langsung dengan operator PRM-AID.

Sebagai bentuk standarisasi pembaruan data, ditegaskan bahwa data sosial desa harus diperbarui setiap tanggal 10 setiap bulan, sesuai dengan Surat Edaran Camat Sungai Boh. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi data sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan di tingkat desa maupun kecamatan.

Dalam kesempatan tersebut, pihak Kecamatan Sungai Boh juga menyampaikan komitmen untuk melibatkan KKI Warsi dalam tahapan pra-Musrenbang dan Musrenbang Desa, khususnya dalam pembahasan penganggaran honorarium operator PRM-AID. Keterlibatan ini dinilai penting untuk memastikan integrasi antara perencanaan pembangunan desa dan kebutuhan penguatan sistem data sosial.

Melalui pertemuan ini, KKI Warsi dan Kecamatan Sungai Boh menegaskan pentingnya sinergi multipihak dalam mendorong tata kelola desa yang transparan, partisipatif, dan berbasis data. Kolaborasi yang terjalin diharapkan dapat memperkuat kapasitas desa dalam mengelola pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.